Garut (ANTARA News) – Menteri Negara (Meneg) Pemberdayaan Daerah Tertinggal, Ahmad Helmi Faizal Zaini mengemukakan hingga kini masih terdapat 199 kabupaten tertinggal di seluruh Indonesia.
Sebanyak 62 persen di antaranya berada di wilayah Indonesia bagian timur, sehingga selama lima tahun mendatang akan dientaskan 50 kabupaten dari ketertinggalannya termasuk Kabupaten Garut, dengan prioritas pengentasan 288 desa, katanya saat melakukan kunjungan kerja di Garut, Minggu.
Namun diingatkannya, tak mungkin APBD Kabupaten Garut Rp1,3 triliun dengan belanja pembangunannya Rp300 miliar bisa mengatasi ketertinggalan seluruh desanya, sehingga diperlukan kesepakatan setiap tahun kabupaten ini mampu mengentaskan berapa desa.
Demikian pula diperlukan kesanggupan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengentaskannya sedangkan sisanya dipasok dana bantuan program dari Pemerintah Pusat, yang dikoordinasikan dengan lembaga kementerian lainnya, terutama dengan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan serta Departemen Pendidikan.
Itu dimaksudkan agar setiap tahun dapat mengentaskan ketertinggalan 135 kabupaten melalui pengembangan infrastruktur, serta pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di daerah-daerah tertinggal, katanya.
Tetapi Meneg Pemberdayaan Daerah Tertinggal itu tak menjelaskan hingga saat ini tamatan SMK masih jarang mendapat peluang bisa menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Desa Panawa Kecamatan Pamulihan, 108 km arah selatan dari pusat kota Garut, merupakan desa paling terpencil dan termiskin di kabupaten itu dengan penghasilan rata-rata setiap warga hanya Rp12.500/hari.
Pemuka masyarakat setempat, Abuy Supriatna(45) menyatakan keterpurukan ekonomi penduduk selama ini akibat kondisi kerusakan ruas jalan kabupaten yang melintas areal perkebunan teh sepanjang 60 km lebih, padahal penghubung Kabupaten Garut dan Bandung melalui Kecamatan Pangalengan.
Setiap warga yang bepergian ke kota Garut harus mengeluarkan ongkos Rp60 ribu, masing-masing Rp50 ribu ongkos sepeda motor ojek dan Rp10 ribu untuk kendaraan angkutan umum, atau pulang pergi Rp120 ribu.
Kendaraan angkutan penumpang umum dan barang yang langsung dari desa tujuan Garut atau Pangalengan Bandung hanya terdapat dua hari sekali jalan, dengan ongkos angkut hasil pertanian lebih mahal akibat kondisi kerusakan jalan sangat parah, sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini, kata Abuy.
Menyikapi kondisi tersebut, Meneg Ahmad Helmi Faizal Zaini menegaskan akan dikoordinasikan dengan Departemen Pekerjaan Umum namun pihak Perkebunan pun hendaknya memiliki kepedulian untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kualitas ruas jalan yang melintasinya.
Administratur Perkebunan setempat Ir Yanto mengemukakan, selama ini pihaknya melakukan pemeliharaan ruas jalan itu, namun untuk meningkatkan kualitasnya tak mungkin bisa dilakukan karena merupakan jalan kabupaten. Itu pun tak hanya dimanfaatkan kendaraan milik institusinya, namun juga sering dilewati kendaraan milik Perum Perhutani.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar